Pemuda Mempertanyakan Program Kerja Pemerintah NTB

Percepatan pembanguan daerah ini (NTB) harus didukung atas kekuatan Birokrasi pemerintah di dalamnya, dengan kata lain “pemerintahan yang kuat akan melahirkan kekuatan besar untuk daerah dan masyarakat di dalamnya secara umum”. Menurut penulis bahwa parameter dari kekuatan birokrasi tersebut adalah kualitas atas program kerja yang memiliki orientasi membangun daerah ini lebih baik melalui profesionalisme kerja birokrasi berdasarkan bidang-bidang dimana mereka diposisikan. Visi dan misi dalam membangun daerah harusnya jelas, terukur, dan terorientasi, serta ia mampu menunjukan diri sebagai subjek pembangunan yang memiliki potensi dan profesionalisme dalam membangun daerah yang kita cintai ini (NTB).

Sebagai Warga Nusa Tenggara Barat yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Wilayah Nusa Tenggara Barat, khusunya kami yang berada di wilayah Ibu kota Propinsi (Mataram) memiliki kewajiban untuk mendorong percepatan pembangunan di NTB. Sebab kami menilai bahwa dalam priode ke-II kepemimpinan TGB saat ini berbeda sekali ketika pada priode pertama sebelumnya. Menurut hemat kami bapak Gubernur kita saat ini lebih banyak menghabiskan waktunya mengurus soal-soal kecil daripada soal-soal yang yang lebih besar.

Di sisi lain Kami merasa bangga manakala Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2008 – 2013 yakni DR TGH M Zainul Majdi dan Ir. H. Badrul Munir, MM mencanangkan konsep BerSaing yakni Beriman dan Berdayasaing sebagai kekuatan membangun NTB. Hal ini dapat tercermin dari konsep inovasi yang dilakukan pada periode itu dengan memerintahkan SKPD untuk menggali potensi program inovasi sehingga menemukan program unggulan dan program terobosan-terobosan yang dahsyat.

Di sini disebutkan bahwa Program Unggulan yang dimaksud diantaranya PIJAR (Sapi Jagung dan Rumput Laut) yang melahirkan kegiatan inovasi Bumi Sejuta Sapi (BSS) pada bidang peternakan,  ABSANO (Angka Buta Aksara menuju Nol) dan ADONO (Angka Drop Out menuju Nol) dalam bidang pendidikan yang bisa meningkatkan daya saIng Daerah dan meningkatkan IPM NTB. AKINO (Angka Kematian Ibu menuju Nol) pada bidang kesehatan guna mengurangi kematian bayi dan ibu...(?)

Ada juga NTB Hijau yang merupakan Program Lingkungan untuk mengurangi laju perusakan hutan serta krisis pemanasan global. Ditambah lagi dengan proram dalam bidang pariwisata yakni Visit Lombok Sumbawa 2012 dengan menargetkan sejuta wisatawan mengunjungi NTB. Selain demikian ditambah lagi dengan program terobosan bidang pengembangan Informasi dan komunikasi yakni KAMUNG MEDIA dengan memanfaatkan Komunitas dalam membantu penyebaran informasi pembangunan.

Geliat dan semarak NTB pada periode tersebut (2008 – 2013) sangat terasa gaungnya. Masyarakat mulai memahami dan bisa menaruh harapan pada pemimpin yang disapa dengan pasangan TGB BM yakni Tuan Guru Bajang dan Badrul Munir seketika itu.

Melihat keadaan tersebut pertanda bahwa Mesin Birokrasi bergerak sesuai tupoksinya masing-masing. Infrastktur transportasi, meningkatnya mutu dan kualitas jalan dan jembatan mulai diraskan masyarakat. Tersedianya kecukupan air bagi petani melalui  pembangunan Bendungan, hingga beroperasinya Bandara International Lombok (BIL) menjadi kebanggaan NTB yang tentunya akan bermuara pada peningkatan ekonomi warga.

Seriring dengan hal tersebut, maka sejumlah penghargaanpun mulai diraih, seperti Penghargaan dibidang Ke-PU-an, Ketahanan Pangan, Transmigration Award, Penghargaan PNPM, Predikat WTP dalam pengelolaan anggaran dan aset daerah, Ksatria dari Presiden RI, Satya Lencana Pembangunan,  Prestasi olah raga melalui multi event PON ke-18, termasuk bintang Mahaputra Utama, telah menambah optimisme  dalam mengangkat marwah daerah NTB dikancah nasional maupun internasional.

Bahkan program trobosan dalam bidang informasi dan komunikasi tak disangka ikut mendongkrak nama NTB dipentas nasional dengan perolehan Penghargaan USO (Universal Service Award) dari Kemenkominfo serta 9 TOP Inovasi Nasional Bidang Pelayanan Publik dari KemenPANRB. Penghargaan tersebut menjadikan Kampung Media sebagai materi pembelajaran bagi birokrat dari berbagai daerah di Indonesia.

Lalu bagaimana dengan periode kedua (2013-2018) kepemimpinan TGB yang berpasangan dengan Muhammad Amin...(?) Apakah TGB sebagai penanggungjawab utama atas janji politiknya saat kampanye bisa diwujudkan? Apakah Sapi dari BSS tak terlepas ikatannya? Apakah Rumput laut tak terbawa arus laut? Apakah jagung tak termakan hama?

Kemana “si tiga kembar”, yakni ADONO, ABSANO dan si AKINO berada? Kok tak lagi terdengar nyanyian merdunya,?.hehe. Kemana VLS yang akan menyapa dunia melalui Tambora? .Seberapa besar persiapan Disbudpar menerima tantangan dunia itu? Ataukah Jangan-jangan Tambora yang akan menelan kita semua karena tak mampu menata persiapannya. Dimana lagi letak BerSaing yang kini ditambah dengan Berbudaya itu mampu meyakinkan warga NTB untuk makin sejahtera? Wallahua'lam......!

Disaat kami merangkum sejumlah pertanyaan itu, justru kami dihadapkan oleh pemberitaan mengenai PNS Indisipliner yang dijemur dilapangan. Dan untuk pertama kalinya kami melihat Gubernur ‘memarahi’ PNS, dan ternyata setelah kami amati bahwa PNS yang dimarahinya kebanyakan dari golongan rendah. “hmmm sekelas Gubernur yang sangat disegani kok masih suka memarahi rakyat rendah ya”,,,ada apa dengan gubernur.....?.

Sungguh ini merupakan pemandangan yang tak elok dan tak perlu dibanggakan. Selaku pemuda NTB kami malu dan miris ketika melihat bapak Gubernur menghukum mereka (PNS) dengan menjemurnya, “layaknya seperti pakaian yang harus menunggu giliran dicuci sekali dalam seminggu lalu kemudian dijemur agar bisa dipakai kembali”. Membaca berita terkait demikian malah justru memperlihatkan kegagalan awal membangun NTB ditahun pertama kepemimpinan TGB AMIN. Bahkan terkesan PANIK karena belum terlihat hasil ditahun pertama.

Urusan pegawai kecil seperti itu mestinya ditangani oleh pemimpin di satuan kerja masing-masing. Begitulah bunyi PP 53 yang mengatur secara berjenjang. Jangan langsung dihadapkan kepada Gubernur. Ini Tugas Sekda, Tugas pimpinan SKPD dan perangkatnya. Ini urusan remeh temeh yang seharusnya tak dikerjakan seorang pemimpin sekelas TGB AMIN.

Seorang Gubernur mestinya bicara soal2 Global. Soal NTB yang dijadikan Pintu Gerbanag Pariwisata dan Lumbung Pangan Nasional pada MP3EI ( Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), bagaimana harusnya menghubungkan kawasan segitiga emas antara Bali Jawa dan Sulawesi sehingga NTB masuk dalam kawasan urat nadi perekonomian Indonesia Timur. Sekalilagi hal-hal inilah yang kemudian kita harapan menjadi tugas Gubernur, bukan menghukum pegawai rendahan. Lebih lanjut Gubernur mestinya memperkuat jajaran birokrat pada level atas, menempatkan orang-orang professional yang mampu menterjemahkan visi misi Gubernur. Kalau hal-hal kecil harus diurus Gubernur, mengapa mesti harus ada pejabat SKPD yang dipercaya dengan segala fasilitas yang didapat?  

Kami masih menaruh harapan besar pada TGB AMIN. Masih ada waktu 4 tahun lagi untuk menata kembali penunjukan pimpinan SKPD yang LOYAL dan punya ide cemerlang dan dengan bekal ilmu manajemen kepemimpinan, bukan malah menempatkan orang-orang yang hari ini dinilai lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa untuk daerah ini, “apa artinya punya pangkat tinggi kalau otaknya nol”. Urusan Manajarial birokrasi mestinya dilakukan oleh Sekda dan pejabat esselon disetiap SKPD. Kalau urusan tehnis pelaksanaan diserahkan pada pejabat setingkat esselon dibawahnya.

Melihat sikap Gubernur dengan memberikan hukuman (jemuran) PNS rendah tersebut kami beransumsi bahwa bisa jadi Gubernur NTB sedang memberikan ‘sindiran’ kepada pejabat level atas. Gubernur sengaja marah pada PNS rendahan, namun sebetulnya yang dimarahi adalah Sekda dan Pimpinan SKPD. Jika asumsi kami demikian benar, kasihan sekali PNS kecil ini selalu saja dijadikan korban PNS besar.  

Dengan memperhatikan hal ini kami mengusulkan agar penempatan pimpinan SKPD lebih cermat lagi, penunjukan pejabat esselon 3 dan 4 harus ditandai dengan pengembangan potensi yang dimiliki. Jangan menggunakan pendekatan nepotisme yang justru merusak figur seorang TGB yang menjadi kebanggaan kami kaum muda yang memiliki latar belakang pesantren. Kami takut figur TGB yang dikenal baik dan berwibawa ini rusak seketika dengan adanya niat jahat dari oknum yang tidak memiliki visi dan misi jangka panjang atas daerah ini.

Selain itu, kami PMII Mataram menyatakan sikaf, pertama; Mosi tidak percaya serta memberikan teguran keras kepada pejabat yang memberikan data keliru kepada gubernur, mulai dari pejabat yang mengambil data, mengolah dan yang menandatangani dokumen sehingga menjadi data yang seolah-olah benar, padahal setelah dikonfirmasi dan diklarifikasi ternyata data tersebut banyak keliru merugikan PNS. Sehingga Dokumen yang keliru tersebut bisa dikategorikan sebagai ‘kehajahatan administrasi’ sehingga pantas mendapat hukuman berat bagi pemberi data.

Kedua, Gubernur harusnya memberikan penghargaan kepada PNS yang berprestasi agar bisa menjadi kebanggaan bagi diri PNS dan teladan bagi lainnya. Dengan demikian akan ditemukan birokrat yang baik, akan ditemukan birokrat yang kreatif dan inovatip. Inilah yang mesti dibanggakan dan dipublikasikan agar tumbuh kembali percaya diri warga NTB memiliki seorang TGB yang Ulama’ sekaligus Umaro’. []